Minggu, 20 Desember 2009

PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUNGAN HIDUP RENDAH

Realisasi pelaksanaan dana alokasi khusus lingkungan hidup (DAK-LH) di seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah masih sangat minim meski alokasi dana telah diterima daerah.

Dari alokasi DAK-LH 2009 yang diterima 13 pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng, kecuali Kabupaten Murung Raya, senilai hampir Rp 13 miliar, realisasi pelaksanaannya baru Rp 2,3 miliar atau kurang dari 20 persen hingga mendekati akhir tahun.


Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalteng Moses Nicodemus, ketika dihubungi, Minggu (29/11), mengatakan minimnya realisasi DAK-LH salah satunya karena penerbitan petunjuk teknis dari pusat juga lambat diterima pelaksana di daerah.

“Salah satu permasalahan yang paling menonjol dalam pelaksanaan DAK-LH itu yakni permasalahan minimnya kegiatan pemantauan air dan pembangunan gedung laboratorium,” ungkapnya.

Menurut dia, dalam Permen LH Nomor 25/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK-LH, disebutkan agar pemerintah kabupaten/kota meningkatkan penyelenggaraan tanggung jawab dan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama peningkatan kualitas air melalui pengadan sarana dan prasarana fisik penunjang untuk program tersebut.

"Sasaran pengalokasian DAK-LH adalah melengkapi sarana dan prasarana fisik terutama peningkatan kualitas air. Tetapi banyak yang belum melaksanakan," kata Moses.

Ia menerangkan, upaya peningkatan kualitas air yang diatur dalam juknis tersebut yaitu pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, perlindungan sumber daya air dengan penanaman pohon, dan pembangunan sistem informasi kualitas lingkungan.

Moses mengatakan, juknis DAK-LH itu baru terlambat diterima masing-masing pelaksana di daerah yakni Badan Lingkungan Hidup kabupaten/kota sehingga terjadi keterlambatan tiga bulan setelah realisasi fisik berlangsung.

Pada kesempatan itu, Moses berharap pada tahun anggaran 2010 agar dibuat perencanaan yang lebih baik, karena juknis 2010 saat ini sudah diterima setiap BLH se-Kalteng pada November ini.

"Saya tekankan juga agar dalam pelaksanaan DAK LH memperhatikan kewajiban laporan, dokumen dan lainnya sesuai dengan Permen LH nomor 25/2008," harapnya.

Moses menambahkan, masing-masing pemerintah kabupaten/kota telah menerima alokasi DAK-LH 2009 dengan nilai bervariasi antara Rp 700 juta hingga Rp 1,1 miliar, kecuali Kabupaten Murung Raya yang memang tidak dialokasikan.

Namun, dari 13 pemda penerima, baru tiga kabupaten yang telah melaporkan realisasi sementara yakni Sukamara dari alokasi senilai Rp 717 juta telah dilaksanakan Rp 673 juta, Katingan dari alokasi Rp 1,3 miliar telah direaliasaikan Rp 1,4 miliar, dan Barito Utara dari Rp 1,1 miliar dengan realisasi Rp 1,3 miliar.

Sumber :
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/11/29/brk,20091129-210852,id.html
29 November 2009

Tidak ada komentar: