Senin, 10 Juni 2013

Masalah Sampah di Garut


Kabupaten Garut, adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Tarogong Kidul. Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit. Prestasi yang pernah diraih Garut adalah piala Adipura pada tahun 2006 sebagai kota kecil yang bisa menunjukkan kemajuan dalam bidang kebersihan.


Namun siapa tahu, ternyata Garut pernah mempunyai masalah serius terhadap sampah.
Di Kota Dodol ini, penanganan sampah tak hanya dihadapkan pada terbatasnya lahan penampungan, tapi juga sarana pengangkutan. Pengangkutan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat belum bisa ditangani secara optimal. Akibatnya, tumpukan sampah di sejumlah titik, terutama daerah perkotaan, masih muncul dan mengganggu kenyamaan serta kesehatan. Pemkab Garut hingga saat ini hanya memiliki mobil pengangkut sampah sebanyak 24 unit. Dari jumlah itu, bahkan beberapa di antaranya dalam kondisi rusak dan tak bisa dioperasikan.
Mobil pengangkut sampah banyak yang sudah tua, sehingga tak jarang mogok saat beroperasi. Kendaraan pengangkut sampah yang ada di Dinas Kebersihan, sekitar 80 persen sudah tidak layak pakai dan harus diganti. Selain kekurangan mobil, Dinas Kebersihan juga masih kekurangan karyawan atau pegawai lapangan. Sehingga, kurangnya armada angkut dan petugas, mengakibatkan sampah yang dihasilkan masyarakat tak bisa terangkut semuanya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Sampah yang dibuang warga di lima kecamatan, yakni Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Garut Kota, Karangpawitan, dan Kecamatan Banyuresmi, sebanyak 1.038 kubik per hari, akan tetapi yang bisa terangkut hanya 292 kubik saja per hari. Karena setiap hari ada yang tidak terangkut, maka muncullah tumpukan di sana-sini. Ke depan masalah sampah akan semakin rumit jika tak segera mendapatkan penanganan serius, apalagi jumlah penduduk terus meningkat. Bahkan sekarang ini, mobil-mobil sampah di Dinas Kebersihan, diberi tugas untuk mengangkut sampah dari Kecamatan Leles dan Kadungora.
Saat disinggung anggaran dari APBD untuk Dinas Kebersihan, tahun 2012 Dinas Kebersihan mendapatkan kucuran Rp 4 miliar, tetapi semuanya habis untuk BBM, service, pemiliharaan, pengelasan dan lainnya.
Kian banyak penduduk Kota Garut dan sekitarnya kecewa semakin menumpuk dan berserakan sampah di kawasan kotanya.Akibat terbilang sangat minimnya “tempat pembuangan sampah sementara” (TPS). Sehingga banyak warga terpaksa membuang sampah di pinggiran jalan, bahkan di sembarang tempat.
Kesadaran masyarakat Garut dalam menjaga kebersihan terutama terkait masalah sampah masih sangat rendah. Padahal, penanganan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat. Dalam hal ini, upaya pemerintah tidak akan ada artinya tanpa dukungan dari masyarakat. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), setiap orang berpotensi memproduksi sampah sebanyak 2 liter setiap hari. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kab. Garut, volume sampah yang dihasilkan pun terus meningkat. Peningkatan volume sampah ini tidak sebanding dengan tenaga kerja dan fasilitas yang ada.
Pemerintah daerah dengan programnya untuk mengatasi masalah sampah dikota yaitu dengan mengubah sampah menjadi kompos sepertinya mendapat dukungan dari masyarakat. Namun, biaya yang mencapai Rp1,26 Miliar agaknya menjadi pertimbangan untuk pemerintah daerah. Rencana itu bisa terlaksana jika ada pengadaan mesin pencacah sampah berharga Rp20 juta per unit yang mampu memproduksi 1 ton kompos dari bahan baku berupa 3 ton sampah organik basah, Pengolahan sampah di Kabupaten Garut hingga menjadi kompos memerlukan biaya Rp1.000 per kg kompos sehingga untuk rencana produksi 3,5 ton kompos asal sampah per hari akan menelan dana operasional sekira Rp105 juta per bulan atau Rp1,26 miliar per tahun. Program pengolahan sampah menjadi kompos merupakan program lanjutan yang perlu didukung mengingat Kabupaten Garut telah berhasil meraih Piagam Adipura, karena pengolahan menjadi kompos itu sangat memerlukan peran serta masyarakat yang harus mau memilah sampah anorganik dan organik. Masyarakat harus mau digerakkan untuk membantu menanggulangi masalah sampah, sesuai dengan obsesi mewujudkan pemerintah yang baik dibidang lingkungan hidup bermotokan pembangunan hidup berbasis masyarakat.
Namun program itu masih mempunyai hambatan karena sampah yang telah dipilah oleh masyarakat ketika diangkut oleh petugas disatukan kembali di dalam truk akibat belum tersedianya angkutan sampah khusus untuk organik dan anorganik. Pengadaan jenis angkutan sesuai dengan sampah yang sudah dipilah juga memerlukan biaya operasional dua kali lipat dibandingkan dengan pola angkutan selama ini.
Selain pengolahan kompos, upaya lainnya menanggulangi sampah bisa memanfaatkan jasa ternak sapi yang mampu mengambil sebagian sampah sebagai makanan sehari-hari. Pada tempat pengolahan sampah bisa disebar puluhan ekor ternak sapi yang biasa makan sampah sehingga sedikit banyak mengurangi volume sampah, dan hal itu berhasil dilakukan pada beberapa daerah.

Sumber :


Sumber gambar :
https://www.google.co.id/search/www.garutkab.go.id/galleriesnewsphotOGaruTAbadJuara_

Tidak ada komentar: