Jumat, 20 Maret 2009

POLUSI UDARA DI KOTA BESAR



Banyak kota-kota didunia dilanda oleh permasalahan lingkungan,paling tidak adalah semakin memburuknya kualitas udara.terpapar oleh polusi udara saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kota-kota seluruh dunia.Informasi yang ada menunjukkan bahwa pedoman kualitas udara dari WHO secara teratur telah disebar diberbagai kota, bahkan di beberapa tempat tersebar luas. (Yusad, 2003). Menurut hasil studi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang bekerjasama dengan Forchungszentrum Julich Jerman, pada tahun 1991 luas kawasan kritis polusi udara di Pulau Jawa sudah mencapai 7.800 km2, meliputi seluruh kota besar, kota sedang dan sebagian kota kecil. Untuk tahun 2001, luas kawasan mencapai 17.300 km2, tahun 2011 diperkirakan mencapai 30.500 km2 dan tahun 2021 diperkirakan mencapai 50.600 km2 (lebih luas dari Propinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat).

Angka yang didapat dari kota-kota yang sedang berkembang dan umumnya banyak diantara mereka tidak ada ukuran pengontrol polusi, kemungkinan akan
terjadi pencemaran bagi buruh,dan kualitas hidup sebagian besar penduduk kota akan semakin memburuk. Walaupun beberapa kemajuan talah dicapai dalam pengendalian polusi udara dinegara-negara Industri lebih dari dua dekade terakhir ini, Kualitas udara terutama sekali dikota-kota besar negara sedang berkembang lebih buruk.

Sejak tahun 1974, World Health Organization (WHO) telah bekerja sama dengan Global Environment Monitoring System (GEMS) bagian udara yang mengoperasikan jaringan pengontrol udara diperkotaan. GEMS menjalankan jaringannya keseluruh dunia untuk mengontrol kualitas udara dan air, dibantu oleh WHO dan United Nation Environment Programme (UNEP). Baru-baru ini komisi kesehatan dan lingkungan WHO yang telah merampungkan tugasnya, mengidentifikasi polusi udara diperkotaan sebagai masalah pokok kesehatan lingkungan yang patut mendapatkan prioritas utama untuk diatasi.

Pusat koordinasi untuk GEMS didirikan dibawah UNEP pada tahun 1975. Berdasarkan data - data dari GEMS bagian udara dan informasi tambahan,WHO dan UNEP menerbitkan dua cara penilaian kualitas udara perkotaan diseluruh dunia tahun 1980 yaitu : Polusi Udara Perkotaan tahun 1973-1980 pada 1984 dan penilaian kualitas udara tahun 1989.

A. Studi Tentang Kualitas Udara
Untuk menilai problem polusi udara perkotaan di kota-kota metropolitan dunia, WHO dan UNEP bekerjasama dengan GEMS-Air, memprakarsai sebuah studi rinci tentang kualitas udara 20 dikota - kota besar dunia. Guna mencapai tujuan studi tersebut, kota-kota besar didefenisikan sebagai kelompok kota dengan jumlah penduduk saat ini atau proyeksi sampai tahun 2000, sebanyak ± 10 juta orang. Walaupun ada 20 kota-kota besar memenuhi persyaratan tersebut, karena kekurangan sumber-sumber data dan waktu yang dibutuhkan, maka hanya 20 kota yang diteliti, Dakka, Lagos, Teheran dan Osaka tidak termasuk, karena kondisinya sama dengan Tokyo.

BEBERAPA ISTILAH ILMU LINGKUNGAN


Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelang-sungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

Rabu, 04 Maret 2009

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)



1. Apa yang dimaksud dengan Amdal
AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan.

MANAJEMEN BANJIR KAWASAN TANGERANG




Bencana banjir kini melanda kawasan Kota dan Kabupaten Tangerang, dengan menelan korban harta dan jiwa. Puluhan ribu orang harus diungsikan ke tempat yang relatif aman, dengan kualitas kehidupan yang menurun drastis, tinggal di tenda, gedung sekolah atau rumah ibadah, dengan makanan dan pakaian seadanya. Sementara di beberapa perumahan dan perkampungan, masih banyak orang yang bertahan di lantai dua atau di atap rumah, dengan alasan untuk menjaga keamanan rumahnya.

EMPAT PROGRAM PENGELOLAAN BANJIR

Bila banjir mulai reda, tiba saatnya untuk belajar dari banjir akbar Jabodetabek 2007 dan menyusun empat program kerja pengelolaan banjir. Program pertama, menarik genangan air hujan ke sistem tata air. Hingga kini Jakarta memakai pola Van Breen (1923) yang dikembangkan pemerintah bersama NEDECO Belanda (1974, 1999) dan JICA Jepang (1997, 2004) menjadi Rencana Induk Pengelolaan Banjir dengan menata 13 sungai dan membangun Banjir Kanal Barat dan Timur. Program ini mencakup pengelolaan daerah aliran sungai, pengerukan berkala kedalaman sungai, serta pemeliharaan situ regulator dan waduk retensi sebagai terminal banjir dalam rangka storm water management.

Memindahkan ibu kota
Program kedua, mengendalikan bangunan yang menutup tanah agar tidak menghambat air meresap ke dalam tanah. Pada 1970-an, 60 persen air hujan diserap tanah. Kini yang diserap hanya 10 persen. Konstruksi bangunan menutup tanah, menghasilkan run off air, memerlukan penyesuaian tata drainase. Banjir akbar 2007 timbul di bangunan kompleks yang dikonstruksi tanpa penyesuaian tata drainase memadai. Karena itu, perubahan tata guna lahan dan tata ruang perlu disinkronkan dengan izin lokasi bangunan disertai ketentuan building code dan penyesuaian sistem drainase.

Dinas Pertambangan DKI Jakarta dan LPM Institut Teknologi Bandung telah menyusun peta geologi berdasarkan komposisi batuan dengan ukuran daya tanah menyerap air. Kawasan tanah berdaya serap air tinggi perlu diselamatkan dari bangunan menutup tanah, sedangkan kawasan berdaya serap air rendah perlu menerapkan "solusi engineering" dalam konstruksi bangunan dengan tata drainase khusus.

Merosotnya daya serap air hujan Jakarta adalah pertanda beban pembangunan bangunan dan infrastruktur melampaui daya dukung lingkungan kota. Untuk tidak memperparah kondisi Jakarta, "gula-gula" pembangunan harus disebar ke luar kota, seperti memindahkan Bandara Soekarno-Hatta ke Cengkareng, Kampus UI ke Depok. Perlu lebih banyak sentra kegiatan pembangunan dipindahkan ke luar Jakarta, seperti perluasan Pelabuhan Tanjung Priok, pengembangan kawasan industri, pembangunan hipermarket, mal, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan.

Fungsi utama Jakarta sebagai ibu kota negara. Hadirnya bangunan Istana Presiden, Kompleks Bank Indonesia, kantor departemen dan kedutaan asing memberi isi pada fungsi utama kota. Karena itu, "memindahkan ibu kota negara atau kegiatan pemerintahan ibu kota ke luar Jakarta" adalah gagasan yang mahal dan tidak menyentuh persoalan utama. Beban kota hanya bisa dikurangi dengan menyederhanakan fungsi kota dan menyebarkan "gula-gula" ke luar kota. Dengan pendekatan "solusi engineering" perlu dikembangkan arsitektur bangunan dan drainase air agar tetap utuh berfungsi.

Jasa penduduk
Program ketiga bertujuan untuk mengoreksi pasar dengan memperhitungkan jasa penduduk memelihara lingkungan. Jika penduduk hilir ingin menghindari "banjir kiriman", selayaknya mereka dan pemda membayar "jasa memelihara ekosistem meredam banjir kiriman" kepada penduduk dan pemda di hulu. Pemerintah pusat dan daerah kawasan hilir yang berkepentingan dengan keutuhan daerah tangkap hulu sungai perlu mengompensasikan pelestarian yang dilakukan daerah dan penduduk lokal di hulu. Jasa memelihara hulu sungai tidak gratis, perlu diberi nilai ekonomi melalui pajak, subsidi, retribusi, dan pungutan resmi sebagai koreksi pasar.

Pembangunan ibu kota negara dan megapolitan Jakarta hendaknya tidak dijadikan alasan untuk Jakarta sentris dengan menundukkan pembangunan daerah Bodetabek-Puncak-Cianjur. Bukankah Presiden tidak berpikir "istana sentris", menyelamatkan istana dari banjir jika rakyat dikorbankan dan kebanjiran? Daerah Bodetabek-Puncak-Cianjur adalah otonom dengan penduduk yang berhak mengelola pembangunan meningkatkan kesejahteraannya. Karena itu, perencanaan pembangunan kawasan Jabodetabek-Puncak-Cianjur harus dilakukan bersama guna menyejahterakan penduduk kawasan.

Program keempat, mengefektifkan pelaksanaan program. UU Penataan Ruang Nomor 10 Tahun 1992 memberikan wewenang kepada pemerintah pusat memimpin perencanaan tata ruang yang mencakup lebih dari satu provinsi. Setelah banjir Jakarta 2002, ditandatangani "Kesepakatan Bersama" 27 Februari 2002 antara pemerintah pusat (Departemen Kimpraswil) dan wakil pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kawasan Jabodetabek-Puncak-Cianjur untuk bekerja sama mengendalikan banjir (2002-2012). Dengan perubahan presiden dan kabinet (2004), program bersama ini terhenti.
PhotobucketGuna menjamin keberlanjutan program pengelolaan banjir yang bersifat lintas sektor dan berjangka panjang multitahun, maka anggaran program seperti ini perlu diberi "kode bintang khusus" dalam APBN. Dan ditetapkan "penanggung jawab utama" mengoordinasikan mata anggaran lintas sektor, dan dijamin peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Ketika semua ini dilaksanakan, Bappenas, BPPT, LIPI, dan universitas perlu menjajaki inovasi baru pengendalian banjir agar air tidak terbuang mubazir, tetapi bisa melestarikannya.

Sumber :
Emil Salim. 13 Feb 2007.
http://kompas.com/kompas-cetak/0702/14/opini/3314680.htm

Sumber Gambar :
http://s629.photobucket.com/albums/uu13/mamatbadag/?action=view¤t=banjir.jpg